Permalink ke Warga Optimis Akan Mendapatkan Hak Atas Kepemilikan Tanah Melawan PT SIL

Warga Optimis Akan Mendapatkan Hak Atas Kepemilikan Tanah Melawan PT SIL

201 views

LINGKARINDONESIA.id –  Tonin Tachta Singarimbun optimis masyarakat yang menduduki wilayah Desa Talang Batu, Talang Gunung, Pelita Jaya, dan Putu Jaya akan mendapatkan hak kepemilikan atas tanahnya.

Tonin Tachta Singarimbun dari Andita’s law firm merupakan kuasa hukum Hendi T Haroen dan Mustika Reny sebagai penggugat perkara perdata atas tanah perkebunan kelapa sawit melawan tergugat PT Silva Inhutani Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl di PN Menggala.

Tonin mengatakan, keadilan akan turun kepada masyarakat yang selama ini lahannya adalah benar sebagaimana dimaksudkan dalam Berita acara pengukuran tertanggal 20 Agustus 1986 tersebut pada nomor dua yang berbunyi, areal yang dipancang tanda batas sementara tersebut adalah merupakan areal kawasan hutan Negara Register 45 Sungai Buaya, areal Eks HPH Bangun Gaya Moderen dan areal tanah rakyat.

Bagaimana Kehutanan pada waktu itu dapat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993 tentang penetapan kelompok hutan register 45 Sungai Buaya, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, seluas 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi. 

Tonin menjelaskan, PT Silva Inhutani Lampung telah mengabaikan klausula Diktum ke-4 dalam 2 pasal pada Surat Keputusan Menteri Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT. Silva Inhutani Lampung yang berbunyi, pada ayat satu, apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI.

“Berdasarkan bunyi ayat satu itu dijelaskan selanjutnya pasa ayat dua, PT Silva Inhutani Lampung dapat menjadikan areal lahan yang dimaksud pada ayat satu untuk HPHTI apabila telah menyelesaikan proses penyelesaian atau ganti rugi dengan pihak-pihak yang bersangkulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” terang Tonin.

Tonin menjelaskan, lahan 400 hektar milik kliennya yang menjadi objek perkara selama ini, diperoleh dengan jual beli dengan Abdullah Bahusin. Abdullah Bahusin memiliki lahan tersebut secara turun temurun dari Pemerintahan Hindia Belanda (sebelum kemerdekaan).

“Sebagaimana juga oleh Hukum yang berasal atau diakui oleh Kementrian Kehutanan adanya besluit pada tahun 1940 yang oleh Masyarakat Marga Mesuji Lampung. Masyarakat ternasuk Bahusin ayah dari Abdullah Bahusin menyerahkan lahan 33.500 disaksikan oleh 7 (tujuh) Leden untuk menjadi Hutan Rimba Larangan,” bebernya.

Dalam persidangan, lanjut Tonin, terungkap berdasarkan pengakuan Abdullah Bahusin,  sangat jelas ada lahan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda dan lahan tersebut sangat terkait dengan lahan 400 hektar yang berada di DesaTalang Batu yang selanjutnya diklaim secara sepihak masuk ke dalam Register 45 perluasan 43.100 hektar.

Menurut Tonin, permasalahan lahan pada register 45 sungai buaya ini terjadi disebabkan ole perluasan register 45 sungai buaya dari 33.500 hektar menjadi 43.100 hektar.

“Dalam permasalahan sengketa lahan akibat perluasan ini telah banyak memakan korban jiwa. Dari tahun-ketahun selalu ada korban jiwa akibat perebutan lahan di register 45 sungai buaya, Mesuji,” ungkapnya.

Selain itu, ia menilai, permasalahan lahan di register 45 ini terus muncul disebabkan kelalain pengawasan dari pemerintah terhadap PT Silva Inhutani Lampung sebagai pemegang HPHTI. 

“PT Silva tidak menjalankan pengelolaan sebagaimana mestinya. Register seharusnya tetap ditanami tanaman jenis kayu keras tapi kenyataannya ada tanaman singkong dan nanas,” pungkasnya. (*)

laporan : Triono