Permalink ke Pemerintah Diminta Identifikasi Desa Rawan TPPO

Pemerintah Diminta Identifikasi Desa Rawan TPPO

165 views

LINGKARINDONESIA.id – Praktek tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus menjadi perhatian banyak pihak.
Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar daerah daerah dan desa yang rawan akan TPPO diidentifikasi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah membentuk satuan tugas.

Menurut Bambang Soesatyo, tujuan dari satuan tugas adalah menangkal sepak terjang mafia pelaku TPPO.

“Selama ini, banyak warga menjadi korban TPPO karena minimnya perlindungan dari pemerintah. Hingga kini, upaya pemerintah mencegah TPPO nyata-nyata belum efektif. Bahkan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO (RAN PTPPO) 2015-2019 tampaknya juga belum mencatat progres,” ujarnya, Kamis (29/3).

Saat ini, sebut Bambang, mafia pelaku TPPO masih sangat mudah menjaring korbannya di berbagai daerah dan desa. Pelaku TPPO mudah menjerat para korban karena masyarakat di banyak daerah belum dibekali pemahaman atau pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO.

“Kecenderungan itu juga menggambarkan buruknya koordinasi lintas-sektor dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO,” ungkap dia.

Untuk memerangi TPPO, menurut Politisi Golkar ini, Kemenko PMK patut menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pemerintah daerah. Dia menilai Polri dan Ditjen Imigrasi sudah memiliki cukup data tentang TPPO.

“Berdasarkan data itu, pemerintah sudah bisa mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan TPPO. Pada daerah atau desa rawan TPPO itulah hendaknya dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Dalam pemantauan itu, patut untuk dilibatkan adalah kepala desa atau ketua rukun tetangga/rukun warga,” jelas dia.

Karena itu, lanjut Bambang, Kemenko PMK harus segera mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO ke daerah atau desa-desa yang rawan TPPO.

Dia juga meminta agar Daerah atau desa yang rawan TPPO hendaknya diumumkan kepada masyarakat, agar warga di setiap wilayah bisa menyiapkan langkah antisipatif.

“Bekali juga aparatur pemerintah daerah dan desa dengan ragam peraturan dan ketentuan tentang pencegahan TPPO. Sangat penting bagi aparatur daerah dan desa untuk memahami indikator atau modus perdagangan manusia,” pungkas dia. (*/Li-2)