Permalink ke Mutasi Pejabat Pemkab Lampung Utara Ternyata Bermasalah

Mutasi Pejabat Pemkab Lampung Utara Ternyata Bermasalah

588 views

LINGKARINDONESIA.id – Pelantikan 227 pejabat eselon III dan IV yang dilakukan oleh Plt Bupati Lampung Utara, Sri Widodo ternyata tidak sah.

Hal itu terungkap adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta Pjs Gubernur Lampung untuk menunda pelaksanaan mutasi di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam surat Nomor : 820/2528/OTDA, tertanggal 20 Maret 2018 itu ditandatangai oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.

Dalam surat itu juga menyatakan Kemendagri menolak memberikan persetujuan kepada Pemkab Lampung Utara melakukan mutasi pejabat.

Dasar penolakan itu berdasarkan SE Mendagri Nomor: 821/970/SJ tentang penggantian pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak menegaskan, bagi pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, maka pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs harus melalui persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

Sebelumnya diketahui, Plt Bupati Lampung Utara, Sri Widodo melantik sebanyak 227 pejabat eselon III dan IV yang berlangsung di aula Tapis Setdakab setempat, Rabu (21/3/2018)

Plt Bupati Lampura Sri Widodo mengatakan mutasi ataupun promosi dalam jabatan struktural merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.

Menurut dia, mutasi itu untuk membangkitkan semangat kinerja jajaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Jadi jangan disalah artikan ada apa-apa nya, apalagi sampai ada yang memberikan uang kepada saya. Boleh ditanyakan pada yang dilantik ini, kalau yang pernah memberikan sesuatu,” katanya. (wws/Li-1)