Permalink ke KPK Periksa Agus BN Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Lamsel

KPK Periksa Agus BN Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Lamsel

21 views

LINGKARINDONESIA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi PAN DPRD nonaktif Lampung Agus Bhakti Nugroho untuk dugaan pencucian uang Rp 57 miliar yang membelit tersangka Zainudin Hasan yang merupakan adik Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik KPK juga memanggil dua orang saksi lainnya yakni seorang arsitek bernama Fivindria Sepran dan seorang dari swasta bernama Tajeri Noor.

“Agus Bhakti Nugroho, Fivindria Sepran, dan Tajeri Noor, mereka saksi tindak pidana pencucian uang tersangka ZH (Zainudin Hasan),” ujar Febri Diansyah, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

KPK telah menetapkan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan (Lamsel) sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang setelah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa dia menyamarkan sekitar Rp 57 miliar dana yang diperolehnya dari fee sejumlah proyek di Dinas PUPR Lamsel pada tahun 2016-2018 melalui Agus Bhakti Nugroho, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PAN.

Diduga persentase fee proyek yang diterima dalam 3 tahun tersebut sekitar 15-17 perseĀ  dari nilai proyek.

Diduga, tersangka Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut.

Untuk sementara, KPK telah menyita kendaraan yakni motor Harley Davidson, mobil Toyota Velfire, dan speedboat.

Kemudian sejumlah tanah dan bangunan terdiri 1 unit ruko di Bandar Lampung, dan 9 unit bidang tanah, 2 bidang tanah di Desa Campang Tiga, 5 bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, dan 1 bidang tanah di Desa Ketapang dengan nilai harga transaksi total sekitar Rp 7,1 miliar. Penyitaan dilakukan pada 15-18 Oktober 2018.

KPK menyita aset-aset milik adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, itu karena diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yakni dari fee sejumlah proyek di Dinas PUPR Lamsel selama 3 tahun yang mencapai Rp 57 miliar.

KPK menyangka Zainudin Hasan melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/Li-2)