Permalink ke Kepala Daerah Diminta Fokus Kelola Pemerintahan

Kepala Daerah Diminta Fokus Kelola Pemerintahan

145 views

LINGKARINDONESIA.id – Mendapat kategori CC dan C dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), enam kepala daerah di Jawa Barat diminta untuk lebih fokus memberikan perhatian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya sarankan segera melakukan studi tiru pemda lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, di Bandung, Selasa (3/4).

Dikatakan, Kementerian PANRB terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya program atau kegiatan ‘siluman’ serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Diakui, sudah banyak pemda yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansinya. Namun, hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Saya berharap e-budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Asman juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung yang telah menerapkan sistem tersebut, sebagai langkah nyata meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut dia, keduanya telah berhasil meraih predikat A dalam evaluasi SAKIP dalam perbaikan manajemen kinerja birokrasi.

Tahun 2017, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung mendapat predikat A dalam implementasi SAKIP. Selain kedua pemda, Kementerian PANRB mengapresiasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Jawa Barat yang terus meningkat.

Dari 27 kabupaten/kota di Tanah Pasundan ini, 21 kabupaten/kota atau 78% mendapatkan predikat “baik”, atau B ke atas. Hal ini membaik dibanding tahun 2016 dan 2015 yang hanya 2 kabupaten/kota (7%). (*/Li-1)