Permalink ke Kemendagri Bongkar Penjualan Blanko EKTP Secara Online, Pelakunya Anak Disdukcapil di Lampung

Kemendagri Bongkar Penjualan Blanko EKTP Secara Online, Pelakunya Anak Disdukcapil di Lampung

83 views

LINGKARINDONESIA.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengungkap kejahatan penjualan blangko e-KTP secara online. Bahkan, kejahatan itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula informasi media tentang beredarnya penjualan blangko e-KTP di pasar online pada Senin yang lalu.

Dari situ, kata Zudan, pihaknya langsung melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e-KTP dan toko penjual online.

“Pada saat ini sudah dapat diidentifikasi siapa pelaku yang menawarkan dan dimana lokasi barang itu diperoleh,” kata Zudan dalam pers rilisnya, Kamis (6/12/2018).

Melalui penelusuran lebih lanjut, Zudan menuturkan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bisa mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi seperti alamat, nomor telphone, bahkan foto wajah yang bersangkutan. Sehingga, kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

“Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko KTP-el memiliki nomor UID atau nomor identitas Chip yang khas yang membedakan satu dengan yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, nomor tersebut tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el. Hal inilah yang memberikan petunjuk asal blangko KTP-el yang diperjualbelikan tersebut, dimana posisinya saat ini dan ke mana blangko KTP-el tersebut didistribusikan serta oknum yang melepaskannya ke pasar.

Selain itu, terkait indentitas pelaku pengungkapannya menjadi mudah karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa.

Disamping itu dengan adanya registrasi kartu prabayar yang mengaitkannya dengan data kependudukan memberikan kemudahan tersendiri dalam pelacakan pelaku karena posisi pelaku dapat diketahui dengan mudah dengan mengetahui koordinat keberadaannya.

Hasil pelacakan, posisi pelaku dapat diketahui. Pelaku berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Dia menjelaskan bahwa pelaku mencuri blangko tersebut dari ayahnya, yang merupakan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung. Setelah itu, 10 blangko yang ia ambil kemudian dijual melalui platform e-dagang.

“Setelah kita lacak, baik di toko online-nya, termasuk orangnya ketemu. Bahwa si anak yang menjual ini mencuri blanko e-KTP punya ayahnya, ayahnya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung. Dia ambil 10 kemudian dia jual,” ungkapnya.

“Pelakunya sudah mengaku dan sekarang kepala Dinas Dukcapil di Provinsi Lampung sedang mendatangi rumahnya untuk menanyakan motifnya apa, modusnya apa,” terangnya.

Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan.

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (net/Li-1)