Permalink ke Inspektorat Tuba Ngaku Tidak Bisa Hitung Kerugian Dugaan Mark Up Penggunaan Dana Desa

Inspektorat Tuba Ngaku Tidak Bisa Hitung Kerugian Dugaan Mark Up Penggunaan Dana Desa

43 views

LINGKARINDONESIA.id – Inspektorat Kabupaten Tulangbawang mengaku tidak bisa menghitung atas adanya indikadi terjadinya mark up satuan harga dalam perhitungan realisasi Dana Kampung (DK) dan Anggaran Dana Kampung (ADK).

Irban II Irwansyah HNT mewakili Kepala Inspektorat DR Pahada Hidayat mengatakan, pihaknya hanya sebatatas pengawasan dan pembinaan terhadap realisasi DD dan ADK.

“Kami juga tidak bisa menentukan jumlah dan dimana letaknya dan yang dapat menimbulkan kerugian negara, karena kami tidak memiliki  tenaga ahli dibidang teknis,” terangnya, Selasa (4/12/2018).

Inspektorat akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti indikasi kerugian Negara dalam penggunaan DD dan ADK di Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjarmargo, yang dilaporkan oleh LSM.

“Kami sudah turun ke lapangan, saat ini masih kami pelajari dan apabila nanti diitemukan ada dugaan merugikan negara akan diproses sesuai hukum yang berkaku sesuai UU,” ujarnya.

Dilain pihak, LSM Barisan Anti Korupsi (Batik) dan LSM Lembanga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Tulangbawang mempertanyakan keseriusan Inspektorat Tulangbawang dalam mengusut indikasi penyimpangan DD dan ADK Kampung Ringin Sari tahun 2018.

Hal ini dikarenakan laporan kedua LSM Batik dan LPPD itu sudah hampir 14 hari, akan tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda laporan mereka ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk memproses laporan itu.

Ketua LSM Batik Nawi dan LSM LPPD Aliyanto, juga mempertanyakan proses pengawasan dalam menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan DD dan ADK sehingga terjadinya kerugian negara.

“Dalam hal ini yang mengawasi dana DD ini siapa, karena tentunya realisasi DD dengan bentuk fisik harus melibatkan bidang teknis untuk menghitungnya,” ujar Aliyanto yang juga diamini oleh Nawi.

Sebelumnya diberitakan LSM Batik dan LSM LPPD menemukan adanya indikasi penyimpangan Dana Desa Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjarmargo.

Ketua LSM Batik Nawi dan Ketua DPD LSM LPPD Kabupaten Tulangbawang Aliyanto menyebut, terdapat indikasi penyimpangan dana desa dengan kerugian Negara mencapai Rp.206.327.000.

Indikasi penyimpanan dana desa oleh TPK dan aparatur Kampung Ringin Sari itu dilakukan dengan adanya mark up satuan harga pada anggaran beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur kampung.

Pihaknya mencontihkan, pembangunan sumur bor sebanyak 6 titik dengan total dianggarkan Rp.194.541.000, berarti dalam satu titik sumur bor dianggarkan Rp.32.419.000.

“Setelah kami hitung, pada pembangunan sumur bor ini hanya menghabiskan anggaran Rp.18.085.000. Artinya untuk pembangunan 6 titik sumur bor ini seharusnya hanya menghabiskan anggaran Rp.108.510.000 saja,” papar Nawi yang jyga diamini oleh Aliyanto.

Dalam pembangunan 6 titik sumur bor itu, lanjutnya, terindikasi adanya kerugian negara sebesar Rp.86.004.000.

Selain itu masih menurut Ketua LSM Batik dan LPPD, indikasi adanya kerugian Negara juga terdapat pada pembangunan jalan onderlagh pada 2 titik dengan volume pertitiknya 250 M dengan pagu Rp.82.690.000, total anggaran pada dua titik pembangunan jalan onderlagh itu mencapai Rp.165.380.000.

“Padahal pada pekerjaan jalan onderlagh dua titik itu setelah kami hitung hanya menghabiskan anggaran Rp.94.900.000. Itu sudah termasuk pajak dan sewa alat berat. Terdapat indikasi kerugian Negara sebesar Rp.95.425.000 pada pembangunan jalan onderlagh ini,” bebernya.

Selanjutnya, indikasi adanya kerugian Negara juga terdapat pada pembangunan drainase sepanjang 100 meter dengan pagu Rp.55.333.000.

“Setelah dihitung, pekerjaan ini semestinya hanya menghabiskan dana Rp.29.800.000. Berarti ada indikasi kerugian Negara senilai Rp.25.533.000,” jelasnya.

Aliyanto menduga, indikasi mark up dalam menentukan harga satuan itu telah direncanakan pihak kampung bekerjasama dengan konsultan dan pendamping desa.

“Semacam ada konspirasi untuk mengambil keuntungan pribadi dalam penggunaan dana desa ini. Hal ini mesti segara disikapi dan diusut tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Inspektorat,” pungkasnya. 

Sementara, Kepala Kampung Ringin Sari Supadi, mengklaim pihaknya tidak melakukan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK) tahun 2018.

Menurut Supandi, pembangunan dilaksanakan sesuai RAB yang dibuat oleh konsultan. Ia mengatakan, tidak ada mark up satuan harga dalam pembangunan di Kampung Ringin Sari.

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai RAB yang dibuat oleh konsultan teknis. Jadi tidak mungkin ada mark up dan penyimpangan,” terang Supandi, Sabtu (24/11/2018).

Menurut Supandi, konsultan itu merupakan orang teknis yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Tulangbawang. Konsultant itu dipake oleh seluruh Kampung di Kecamatan Banjarmargo.

“Konsultan teknis dari Lampung Utara namanya Pak Nur Hadi. Konsultan itu didatangkan berdasarkan hasil musyawarah kampung-kampung melalui Kecamatan Banjarmargo,” jelasnya.

Aliansi LSM Barisan Anti Korupsi (Batik) dan LSM Lembaga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulangbawang mempertanyakan anggaran konsultan teknis dalam Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK).

Menurut Ketua LSM Batik Nawi dan Ketua DPD LSM LPPD Kabupaten Tulangbawang Aliyanto, tidak ada anggaran dalam DD maupun ADK pada Kampung Ringin Sari untuk jasa konsultan.

“Terus diambil dari pos anggaran apa dan siapa jasa konsultan teknis yang dimaksud. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dan mesti ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menduga, besarnya biaya yang dihitung dalam menentukan HPS lantaran ada jasa untuk membayar konsultan. “Terus apa peran pendamping desa,” tanyanya. (tri)