Permalink ke DPD RI Desak Polda Lampung Tuntaskan Perkara Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang

DPD RI Desak Polda Lampung Tuntaskan Perkara Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang

33 views

LINGKARINDONESIA.id – Anggota DPD RI, Andi Surya mendesak Polda Lampung memberikan penjelasan terkait perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dan keuangan oleh pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung.

Menurut anggota DPD RI Andi Surya, hingga saat ini perkara yang sudah berjalan 10 tahun itu tidak ada kejelasan. Jangan sampai nasib orang digantung. Kalau memang tidak bersalah maka dilepaskan dan direhabilitasi.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak keadilan harus diterapkan. Sehingga dengan demikian dia harus diputuskan.

“Makanya kita kasih batasan waktu kepada Polda sebulan,” ungkap Andi yang didampingi anggota DPD RI Charles Simaremare, saat mendengarkan keluhan dari karyawan Pelabuhan Panjang di Ruang Abung, lingkungan Pemprov Lampung, Kamis (29/11/2018) sore.

Andi menilai, ada monopoli Koperasi TKBM yang menjadi wadah koperasi buruh di Pelabuhan Panjang. Sebab ada perputaran keuangan miliaran rupiah setiap tahun, tapi tak jelas kontribusinya terhadap kesejahteraan buruh.

Selain itu, Koperasi TKBM menunggak dana BPJS untuk buruh sejumlah Rp1.6 miliar.

“Kasus pimpinan koperasi TKBM Sainin Nurjaya  ini sudah 10 tahun mandek di Polda Lampung, makanya kita minta tidak tindaklanjutnya saat ini seperti apa,” tegas Andi Surya.

Jika sampai Polda tidak kunjung juga menjelaskan perkaranya hingga satu bulan kedepan sejak hari ini 29 November 2018, maka DPD RI akan meminta Mabes Polri untuk memeriksa Polda Lampung. “Karena kita juga pernah dulu melakukan hal seperti itu supaya memeriksa Kapolda nya,” kata dia.

Sementara itu dari Perwakilan Polda Lampung, Rohim dari Divisi hukum, mengaku pihaknya akan melaporkan hasil bertemu dengan anggita DPD RI hari ini terkait dengan tenggat waktu sebulan menyelesaikan perkara tersebut.

“Saya dari Divisi hukum Polda Lampung, mewakili Kapolda Lampung.  Bidang kami adalah yang membawahi MoU dan penyuluhan hukum atau advokad. Memang seharusnya yang lebih kompeten itu dikrimsus, tapi ini nanti kita sampaikan,” jelasnya.

Dia menceritakan bahwa kasus TKBM itu memang sejak tahun 2008, namun sejauh ini belum tahu perkaranya sudah sejauh mana. 

“Perkaranya sudah 10 tahun. Sementara tahun depan kita (Polda Lampung) sudah pindah ke Kota Baru. Takutnya nanti berkasnya tidak ketahuan dimana disposisinya saat ini. Makanya nanti kita lihat. Sebulan siap,” katanya.(*/Li-2)