Permalink ke Dinsos Tuba akan Kirim Surat ke Kemensos Minta Dua Pendamping PKH Dianulir karena Jabat Panwascam

Dinsos Tuba akan Kirim Surat ke Kemensos Minta Dua Pendamping PKH Dianulir karena Jabat Panwascam

44 views

LINGKARINDONESIA.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulangbawang akan mengirimkan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat Kementrian Sosial (Kemensos) untuk mengkaji agar I Putu Ari dan Andi Kurniawan dapat diberhentikan dari pendamping PKH.

Pasalnya, keduanya diketahui tercatat menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dente Teladas, Tulangbawang.

Kepala Dinas Sosial Tulangbawang, Sukur, mengatakan berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tentang kriteria rangka pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana program keluarga harapan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap jabatan atau double job.

“Sementara, kedua orang tersebut jelas-jelas telah melanggar aturan, mulai dari verifikasi pemberkasan perekrutan pendamping jelas pasti sudah ada pemalsuan berkas-berkas, karena mereka sudah terlebih dahulu menjadi Panwascam ketimbang PKH, ini pembohongan publik dan artinya pemalsuan berkas,” jelasnya.

Maka dari itu, Kepala Dinas Sosial ini akan segera melayangkan surat ke Kemensos, mengingat pendamping PKH itu harus jujur, karena demi kepentingan masyarakat.

“Peran pendamping PKH sangat vital, karena menentukan keberhasilan program PKH di Kabupaten Tulangbawang, maka jika dalam pemberkasan lamaran perekrutan PKH saja mereka tidak jujur, bagaimana saat menjalankan tugas, apalagi ini double job,” terang Sukur.

Sementara itu, Ketua Lembaga Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Lampung, Gunawan mendesak, agar Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dapat cepat tanggap dan mendorong Pemerintah Pusat untuk sesegera mungkin mengganti pendamping PKH yang lebih berkompeten.

“Masih banyak orang jujur dan lebih berkompeten yang membutuhkan pekerjaan, jangan sampai orang rakus dan serakah merajalela, sebab ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Kemensor Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tapi kenapa masih saja berani melamar sebagai PKH meski sudah menjadi sebagai Panwascam,” ujar Gunawan.

“Saya berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, agar kedua orang tersebut dapat diberhentikan dari pendamping PKH dan tentunya harus mengembalikan kerugian negara atau gaji mereka sebagai PKH, sebab dalam perekrutan mereka sudah cacat hukum,” tegas Gunawan.

Diberitakan sebelumnya, rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulangbawang, diduga cacat hukum, pasalnya pihak pendamping yang direkrut ada yang telah bekerja sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Dente Teladas, Minggu (11/11/2018).

Dalam hal ini, diduga Pemerintah melalui OPD nya sengaja tidak teliti dalam hal cek dan ricek berkas-berkas calon peserta, sehingga diluluskan meski peserta telah terikat dengan pekerjaan lain, yang notabene gajinya bersumber dari anggaran Negara.

Padalah sudah jelas dalam Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014, tentang kriteria rangka pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana program keluarga harapan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan double job.

Dimana di kecamatan Dente Teladas ada dua orang yang telah menjadi Panwascam, namun mengikuti rekrutmen pendamping PKH dan diterima, hingga telah double job selama 10 bulan lebih.

Kedua orang tersebut bernama I Putu Ari dan Andi Kurniawan, mereka telah bekerja di Panwascam sejak Desember 2017, sementara di PKH baru sejak Januari 2018, artinya dalam hal ini yang bermasalah rekrutmen PKH, bukan melainkan rekrutmen Panwascam. (tri)