Permalink ke Dana SPP Eks PNPM Miliaran Rupiah di Tulangbawang Disoal

Dana SPP Eks PNPM Miliaran Rupiah di Tulangbawang Disoal

146 views

LINGKARINDONESIA.id – Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Tulangbawang hanya terdengar angka.

Konon, dana program SPP eks PNPM di 9 Kecamatan yang ada di daerah berjuluk sai bumi nengah nyappur itu angkanya sangat fantastis mencapai Rp.40 miliar.

Meski begitu, hal itu hanya terdengar angka dan catatan dibuku masing-masing para Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tanpa diketahui pasti keberadaan uang tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) mengaku juga tidak mempunyai data real terkait dana peninggalan PNPM tersebut.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Ami Balau, mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari UPK di 9 Kecamatan yang mengelola SPP eks PNPM.

“Kami tidak ada datanya berapa dana PNPM itu saat ini, pihak UPK juga tidak pernah melaporkan kepada kami,” ujarnya singkat belum lama ini.

Ketua UPK Kecamatan Banjaragung Ani mengatakan, saat ini dana SPP di Kecamatan Banjaragung mencapai lebih dari Rp.5 miliar. Proses simpan pinjam juga masih terus berjalan.

“Simpan pinjam masih terus berjalan, ada 196 kelompok simpan pinjam perempuan dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di Kampung Banjaragung dan sebagian pada kampung di Kecamatan Banjarmargo,” ujarnya, Selasa (24/07/2018).

Namun angka itu lagi-lagi hanya ada di catatan pada buku UPK, ia terlihat bingung dan tidak bersedia saat diminta menunjukan data real jumlah kelompok dan anggota peminjam dana rakyat itu.

Salah satu Warga di Banjaragung yang enggan namanya dipublikasikan menyebut, bahwa realisasi dana SPP itu memang telah lama dipertanyakan oleh masyarakat di Kecamatan Banjaragung, kabarnya jumlahnya sudah mencapai Rp.5 miliar lebih.

“Cuma bunyi angka, duitnya entah kemana. Dana itu kan yang pinjam aparatur-aparatur kampung, khususnya para istri-istri Kepala Kampung. Ada istri kepala kampung pinjam sampai Rp.70 juta,” bebernya.

Ia meminta kepada pihak dan instansi yang berwenang dapat mengaudit keuangan dana SPP eks PNPM yang dikelola oleh UPK. “Ini uang negara uang rakyat jadi harus ada pertanggungjawabannya jangan dijadi bancakan,” tandasnya. (tri)