Permalink ke Dana Desa Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Dana Desa Bisa Tekan Angka Kemiskinan

80 views

LINGKARINDONESIA.id – Selama empat tahun, 2015-2018, dana desa yang dialokasikan APBN mencapai Rp 187,6 triliun. Meski dampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan, jumlah penduduk miskin di desa turun signifikan.

Sebab, pada Maret 2018, jumlah penduduk desa dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan tinggal 15,81 juta, turun 3,07 persen dari posisi September 2017 sebanyak 16,31 juta.

“Dari persentase, penduduk miskin sudah tinggal satu digit dan itu tak lepas dari penurunan angka kemiskinan di perdesaan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa) Eko Putro Sandjojo kepada Investor Daily seusai peluncuran buku The Great Shifting karangan Rhenald Kasali di Rumah Perubahan, Pondok Gede, Bekasi, Sabtu (21/7).

Data BPS menunjukkan, penduduk miskin absolut, yakni mereka dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan, turun 633.200 dari posisi September 2017 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018, dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Persentase penduduk miskin satu digit pada Maret 2018 merupakan yang paling rendah dibanding periode-periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 telah turun sebanyak 1,82 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 7,26 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128.200 orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505.000 orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).

Eko mengatakan, pemanfaatan dana desa yang semakin baik berkontribusi pada penurunan 1,2 juta penduduk miskin setahun terakhir. Dalam empat tahun terakhir, sejak 2015, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp 187,6 triliun dana desa.

Menteri desa mengakui, pada awalnya, dana desa bermasalah karena kepala desa belum siap. “Sekitar 60 persen kepala desa kita hanya tamat SD dan SMP. Namun, komitmen dari Bapak Presiden kuat sekali. Beliau minta agar terus diberikan pendampingan dan ternyata Bapak Presiden benar. Penyerapan membaik dan dana desa dinaikkan dua kali lebih,” papar Eko.

Dana desa mulai dikucurkan pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun. Pada 2016, alokasi untuk dana desa Rp 46,9 triliun, naik dua kali lipat dan pada 2017 meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun. Untuk memperbaiki kualitas penggunaan, dana desa pada 2018 tetap Rp 60 triliun.

Pada 2016, penyerapan dana desa mencapai 92 persen dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 98,4 persen. “Ini membuktikan bahwa kepala desa dan masyarakat desa juga belajar,” kata Menteri Eko.

Yang membanggakan, lanjutnya, dalam tiga tahun terakhir, desa mampu membangun sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Misalnya, desa mampu membangun lebih dari 120.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, polides (poliklinik desa), posyandu, dan sebagainya. Desa juga membangun 102.000 unit MCK dan 32.000 km drainase di seluruh Indonesia.

“Dalam tiga tahun terakhir ini, tidak ada demam berdarah lagi. Dengan adanya Desa Mandiri Peduli Api yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, kebakaran hutan selama dua tahun ini bisa kita atasi,” paparnya.

Meski demikian, dia mengakui, masih ada desa yang tertinggal. Di sinilah tugas pemerintah untuk memanfaatkan dana desa dengan melibatkan seluruh masyarakat agar sama-sama berpartisipasi.

Kunci sukses pemanfaatan dana desa, kata Menteri Eko, ada di tangan kepala desa dan masyarakatnya. Dana desa diberikan kepada masyarakat desa dan pemanfaatannya ditentukan oleh masyarakat melalui musyawarah. Hasil kesepakatan dilaksanakan oleh kepala desa dengan seluruh aparat.

Desa mendapatkan dana cukup besar. Selain dana desa, desa juga mendapatkan alokasi dana dari pemerintah kabupaten dan pemerintahan provinsi. Untuk desa yang kreatif, juga mendapatkan dana dari kegiatan badan usaha, yakni badan usaha milik desa (bumdes). Banyak desa yang bumdesnya sukses. Bahkan, pendapatan asli desa yang berasal dari keuntungan bumdes jauh lebih besar dari dana desa. “Bahkan ada bumdes yang sudah membayar pajak lebih besar dari dana desanya,” ungkap Eko.

Desa Panggung Harjo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, misalnya, memiliki bumdes yang mengelola bank sampah. Desa yang tadinya jorok dan banyak sampah, sekarang menjadi bersih. Masyarakat bisa mendapatkan uang dari mengumpulkan sampah. Desa bisa memperoleh pendapatan dengan membuat kompos dan memasok plastik bekas ke perusahaan yang membutuhkan.

Desa Pujon Kidul di Malang juga berubah dari desa yang miskin menjadi cukup makmur. Jumlah penduduk yang kerdil terus berkurang. Air bersih tersedia. Bekerja sama dengan beberapa desa lainnya, Desa Pujon memanfaatkan dana desa untuk menarik air dari gunung. Saat ini setiap rumah sudah bisa mendapat air bersih lewat pipa.

Di Desa Pujon Kidul terdapat kafe yang sekarang cukup populer dan memberikan pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Kami punya list 100 desa terbaik,” katanya.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ada satu desa yang tergolong terbaik, yakni di Belu. Dana desa digunakan untuk membangun instalasi listrik. PLN kemudian mengaliri rumah-rumah penduduk desa ini dengan listrik. Listrik membuat anak-anak bisa belajar dan ibu-ibu bisa menenun lebih lama dan produktif. Oleh salah satu desainer di Indonesia, tenunan tersebut dibawa ke pameran di London.

Manfaat

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara yang dihubungi Minggu (22/7) mengatakan dana desa yang disebar ke 74.000 desa tentu saja bermanfaat, meski belum memiliki multiplier effect yang besar. Di satu sisi, tingkat kemiskinan secara agregat menurun, di sisi lain, penurunan tersebut lebih didominasi oleh naiknya pengeluaran penduduk miskin di perkotaan.

“Distribusi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah di desa turun dari 20,36 persen menjadi 20,15 persen dalam satu tahun terakhir. Data ini juga menjelaskan mengapa ketimpangan secara umum turun ke 0,389, tetapi ketimpangan di desa justru naik ke 0,324,” katanya.

Mengenai dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, Bhima menyatakan data terakhir hanya 0,041 persen. “Namun serapan tenaga kerja yang tercipta dari dana desa cukup tinggi, yaitu 5 juta orang per 2017 atau naik 28 persen,” katanya. 

Seiring peningkatan jumlah dana desa, Bhima menyatakan perlu pengawasan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tingkat kecamatan sampai desa.

Dana desa juga harus diutamakan untuk program produktif jangka panjang yang berorientasi menciptakan wirausaha baru dan bumdes untuk mengolah hasil pertanian, industri rumah tangga, serta pemasaran pariwisata. “Jadi, tidak hanya sekadar program padat karya tunai infrastruktur jangka pendek,” katanya. (*/Li-2)

Sumber: Investor Daily