Permalink ke BPKAD Pringsewu Lakukan Rekonsiliasi Jaminan Kesehatan

BPKAD Pringsewu Lakukan Rekonsiliasi Jaminan Kesehatan

43 views

LINGKARINDONESIA.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu Pringsewu dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atas pembiayaan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok.

Agenda tersebut dihadiri Kepala BPKAD Arif Nugroho didampingi Kabid Akuntansi Supendi, Kabid Anggaran Triantara dan  Kabid Perbendaharaan Sigit Triwidianta dan berlangsung di aula BPKAD, Rabu (21/11/2018).

Selain itu hadir pula pihak BPJS, Kabid Keuangan dan Penagihan BPJS Bandarlampung Edmon, Kepala BPJS Pringsewu Imam Subekti beserta staf.

Kepala BPKAD Arif Nugroho memaparkan, perkiraan penerimaan dari pajak rokok pada  2018 sebesar Rp16,7 miliyar. Kontribusi itu untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok untuk triwulan tiga sebesar Rp3,1 milyar.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah diterbitkan. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Maka untuk mempertegas perhitungan kontribusi tersebut, telah dilakukan rekonsiliasi atas pembiayaan Jaminan Kesehatan dimaksud,”jelas Arif.

Sementara Kepala Bidang Keuangan dan Penagihan BPJS Bandarlampung Edmon mengatakan, rekonsiliasi ini diperlukan guna memberikan kepastian perhitungan kepada Pemerintah Pusat mengenai besaran yang sudah dan akan dipindah bukukan ke BPJS. 

“Rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan realisasi iuran JKN PBI yg telah dibayarkan oleh pemerinah daerah di triwulan tiga  tahun 2018. Sehingga akan di perhitungkan dalam pencaiaran pajak rokok daerah triwulan empat tahun 2018”ujarnya.

Sedang hasil rekonsiliasi ini, sesuai dengan petunjuknya, ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

“Kemudian hasilnya dikompilasi oleh provinsi sebagai akumulasi besaran kontribusi pajak rokok kepada BPJS di tingkat Propinsi,”imbuh Edmon.

Sementara itu Kabid Akuntansi pada BPKAD Pringsewu Supendi menyampaikan bahwa secara teknis, penghitungan kontribusi pajak rokok ada di Propinsi, sedangkan Kabupaten hanya menyiapkan data untuk dihimpun oleh Provinsi.(*/Li-2)