Permalink ke Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP Terkait Komentar Reuni 212

Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP Terkait Komentar Reuni 212

26 views

LINGKARINDONESIA.id – Dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka adalah anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dan anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik soal pernyataannya berkaitan dengan kegiatan reuni 212 di lapangan Monas, Jakarta.

Mereka menyatakan tidak ada pelanggaran kampanye pemilu dengan hanya melihat peristiwa melalui media televisi.

“Kami laporkan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” ujar pelapor, Abdul Fakhridz Al Donggowi, dari Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu, (5/12/2018).

Menurut Abdul, baik Ratna maupun Puadi mengeluarkan pernyataan yang melanggar etika penyelenggara pemilu. Sebab, kata dia, pernyataan Ratna dan Puadi terlalu terburu-buru menyebutkan tak ada pelanggaran dalam aksi yang dihadiri oleh capres Prabowo Subianto itu.

“Mereka seharusnya, baik secara individu maupun kelembagaan, memverifikasi dahulu,” katanya. “Padahal kan bisa berpotensi menjadi adanya laporan atau aduan dari masyarakat,” kata Abdul.

Dia berpendapat anggota Bawaslu baru bisa menyebut tak ada pelanggaran ketika memverifikasi temuan dan aduan dari masyarakat. Hal itu, kata dia, juga harus disampaikan dalam pernyataan resmi kelembagaan.

“Sementara di sisi lain anggota Bawaslu ini dengan modal nonton di TV saja langsung berkesimpulan tidak ada pelanggaran kampanye,” ucapnya.

Abdul mengatakan Ratna dan Puadi diduga melanggar aturan kode etik dan pedoman perilaku penyekenggara pemilu dalam peraturan kode etik nomor 2 tahun 2017. Pasal 15 huruf f peraturan itu menyebut dalam melaksanakan prinsip atau melaksanakan tugas penyelenggara pemilu harus profersional dalam bersikap dan bertindak.

“Jadi kami anggap mereka itu terburu-buru dan kami terkesan tidak netral dalam hal ini,” tuturnya.

Dalam laporannya, Abdul menyertakan bukti berupa cuplikan layar berita dari beberapa media daring. Selain itu, kata dia, pihaknya juga memiliki saksi dalam dugaan pelanggaran etik ini.

“Jadi secara formal ya memang memenuhi lah bukti dan surat,” katanya.

Sebelumnya, komisioner Ratna Dewi Pettalolo mengatakan tidak ada unsur kampanye saat capres Prabowo Subianto menyampaikan orasi di acara Reuni Akbar 212. Dewi menjelaskan ia memantau aksi Prabowo melalui saluran televisi.

“Saya memantau lewat televisi, ketika diberi kesempatan pidato, Prabowo tidak berkampanye,” tuturnya.

Adapun komisioner Bawaslu DKI Puadi menyebut tak ada satu pun pelanggaran kampanye dalam Reuni 212. Dia mengklaim bahwa tak ada alat peraga kampanye di seluruh kawasan acara.(*/Li-1)